Webnya Chepy

SEBAGAI warga Surabaya sekaligus pendukung setia Persebaya, saya miris melihat dan membaca berita media massa seputar tragedi Bonekmania yang road to Bandung. Lagi-lagi, militansi warga Surabaya yang berlabel Bondo Nekat (Bonek) itu harus dibayar mahal. Untuk bisa mendukung Green Force bertanding, nyawa mereka jadi taruhan.

Lepas dari kejadian itu apakah Bonek bersalah atau tidak, saya melihat kini fenomena militansi suporter Surabaya memang mulai kebablasan. Namun, hal tersebut tidak hadir tanpa sebab. Layaknya kehidupan keluarga, Bonek kini bagaikan anak salah asuhan. Gak duwe emak, diumbar karo bapake.

Saya bilang begitu karena saya pernah melihat masa di mana suporter Surabaya setidaknya bisa lebih baik dari sekarang. Saat-saat ketika suporter terkoordinasi dan mendapat pendampingan dengan baik.

Catatan ini saya buat berdasar pengalaman pribadi. Plus, sebelum menulis, saya sempat berdiskusi dengan mantan wartawan Jawa Pos. Dia dulu sempat beberapa kali kebagian tugas menjadi koordinator suporter saat Persebaya masih dikomandani Dahlan Iskan. Dari situ, saya bisa membandingkannya.

Peristiwa yang masih lekat di ingatan wartawan itu adalah ketika Persebaya tret tet tet (sebutan untuk berangkat mendampingi Persebaya tandang) ke Senayan, 1989. Kala itu, Persebaya berhasil ke final dan bertanding di Jakarta menghadapi Persija.

Dia bercerita, pada zaman itu, militansi arek Suroboyo tak berbeda dari sekarang. Tawuran tetap iya, ambil makan tanpa bayar ada, termasuk olok-olokan antarsuporter juga sama. Hanya, militansi tersebut tak berbuah petaka seperti sekarang. Sebab, kala itu para suporter terkoordinasi dengan baik.

Menurut dia, dulu untuk memberangkatkan suporter ke Jakarta, Dahlan Iskan memanfaatkan jaringan agen dan penyalur Jawa Pos. Di tempat-tempat tersebut, para suporter yang ingin ke Jakarta bisa membeli tiket. Tiket yang dimaksud bukan sekadar tiket menonton ke stadion, tapi paket tiket perjalanan ke Jakarta. Mereka yang mendaftar, selain mendapatkan tiket masuk stadion, memperoleh jatah kaus, syal, serta akomodasi perjalanan (bus pulang pergi dan makan dua kali).

Kala itu ada 36 bus yang diberangkatkan. Dari Surabaya berangkat malam, dapat makan di perjalanan, dan paginya sampai Jakarta. Di setiap bus, terdapat seorang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab yang dipercaya memegang uang dan tiket. Sesampai di ibu kota, para suporter sudah memegang tiket masuk ke stadion. Tidak hanya keberangkatan yang dikoordinasi, tapi juga kepulangan suporter. Balik dengan bus dan dapat jatah makan di perjalanan.

Antusiasme suporter yang ikut dalam rombongan tersebut jauh lebih banyak daripada mereka yang berangkat sendiri-sendiri. Itu zaman dulu. Coba bedakan dengan sekarang, kondisinya begitu timpang. Bonek-Bonek seperti gak kopenan.

Jangankan mendapat fasilitas dan pendampingan saat tandang, menonton pertandingan di kandang pun tak ada bedanya. Saya merasakan ketimpangan itu ketika harus menonton pertandingan big match antara Persebaya melawan Arema Indonesia di Gelora 10 Nopember, Sabtu lalu.

Waktu itu, jelas-jelas Saleh Ismail Mukadar, ketua umum Persebaya sekaligus calon wali kota, menulis pesan di Facebook-nya bahwa penjualan tiket dibuka pukul 11.00. Tapi, apa yang terjadi di lapangan? Panpel mengumumkan melalui pengeras suara bahwa tiket habis sejak pagi. Semua ludes, baik kelas ekonomi, utama, maupun VIP.

Ironisnya, tiket habis di loket, tapi bertebaran di calo-calo yang bergentayangan di sekitar stadion. Tiket tersebut dijual di luar batas kemampuan kebanyakan Bonekmania. Tiket ekonomi yang semula berlabel Rp 20 ribu, di tangan calo menjadi paling murah Rp 50 ribu.

Karcis utama yang aslinya Rp 50 ribu dijual terendah Rp 75 ribu. Yang lebih gila, tiket VIP dijual Rp 150 ribu, harga normalnya Rp 100 ribu. Itulah yang menurut penilaian saya sumber militansi Bonek yang kebablasan tersebut muncul.

Mungkin bagi Bonek yang berduit, harga tiket berapa pun tak masalah, asal bisa mendukung langsung Green Force di lapangan. Tapi, bagi mereka yang harus nyelengi, ngutang, atau ngamen, berbeda rasanya. Mereka pasti melongo dan emosional. Sebab, uang yang didapat dengan susah itu tak berarti gara-gara harga tiket di tangan calo berlipat.

Jadi, jangan salahkan kalau para Bonekmania di sana kehilangan kesabaran. Anarkisme mereka timbul karena pengorbanan tak sesuai harapan. Di sinilah pengurus Persebaya tidak berhasil atau mungkin sengaja membiarkan kondisi semacam itu terjadi. Sebab, apakah kira-kira petugas loket tidak mengenali wajah calo tiket yang ”koen maneh koen maneh”?

Bagaimanapun, mayoritas Bonekmania merupakan warga Surabaya. Militansi mereka tidak perlu dikebiri, tapi dikoordinasi supaya bisa membanggakan. Itu yang penting.

Salah satu upaya mendesak yang harus dilakukan mungkin soal pengorganisasian tiket. Kalau dulu tiket disebar di agen dan penyalur Jawa Pos, apakah tidak mungkin sekarang dikoordinasi per kecamatan atau kelurahan di Surabaya?

Sebab, jika tidak dicarikan solusi, dikhawatirkan militansi yang kebablasan itu akan terbawa sampai Persebaya memanfaatkan Gelora Bung Tomo, Surabaya Sport Center, sebagai tempat bertanding. Bisa dibayangkan betapa ruginya kalau infrastruktur di kompleks olahraga tersebut ikut jadi sasaran emosi suporter hanya gara-gara hal sepele.

—

Gunawan Sutanto, Wartawan Jawa Pos

Oleh : Gunawan Sutanto
MASIH ingat film Tarzan Kota yang diperankan almarhum Benyamin Sueb? Kisahnya tentang anak rimba yang bermigrasi ke kota. Kalau saja tokoh itu nyata, mestinya dia pantas didapuk sebagai pengurus Kebun Binatang Surabaya (KBS). Atau, paling tidak si Benyamin, eh, si Tarzan itu layak menjadi ketua tim pencari fakta untuk mengakhiri konflik di KBS.

Kenapa Tarzan? Ya iya lah. Di dalam cerita, Tarzan bisa berkomunikasi dengan hewan. Dia dekat dengan satwa apa pun. Sampai-sampai makan telur pun tak mau karena dianggap makan kawan.

Dengan kemampuan dan naluri tersebut, saya berpendapat, Tarzan pasti bisa merampungkan problem KBS. Tinggal tanya ke 4.399 satwa koleksi KBS, pasti ketahuan siapa yang bikin benang ruwet masalah KBS tambah mbulet. Satwa-satwa itu kan yang selama ini merasakan dampak konflik ”abadi” KBS. Satwa tersebut bisa curhat, apakah mereka selama ini diperlakukan sesuai kaidah konservasi atau tidak. Satwa-satwa itu pun bisa cerita soal kematian Melly, harimau betina yang tewas pada Agustus. Atau kematian 364 satwa tahun lalu. Bayangkan, rata-rata hampir tiap hari ada satwa yang mati.

Kalau curhat, satwa itu pasti akan blak-blakan. Mereka kan steril pada tekanan atau bisa melunak karena bargaining dengan kubu tertentu. Hewan-hewan tersebut pasti akan he-eh saja pada kelompok yang punya jiwa konservasi tinggi, setinggi H.F.K. Kommer, jurnalis Belanda yang merintis KBS pada dekade awal abad ke-20. Satwa itu tak bakal memusingkan badan hukum yang menaungi mereka. Yang penting, hidupnya bisa enak, nyaman, lestari, seperti hidup mereka di habitat asli.

***

Bicara badan hukum KBS memang memusingkan. Kubu Stany Soebakir berhasrat menjadikan KBS sebagai yayasan. Itu ditentang kubu Basuki Rekso Wibowo yang menganggap bentuk tersebut kurang mengakomodasi kepentingan anggota. Dalam bentuk perkumpulan seperti sekarang, kewenangan anggota memang cukup tinggi. Anggota bisa melengserkan kepengurusan lewat rapat umum anggota (RUA). Kubu Basuki sendiri lebih condong pada bentuk koperasi.

Dua badan hukum itu sebenarnya sah karena termasuk bentuk yang sesuai Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No 53/2006. Bentuk lainnya bisa perseroan terbatas (PT), BUMN, dan BUMD.

Beberapa pemerhati menyarankan agar KBS ”diikhlaskan” saja untuk dikelola pemkot. Sebab, lahan KBS milik pemkot dan satwanya milik negara. Kalau diserahkan pemkot, mungkin bentuk badan hukumnya adalah BUMD. Bisa jadi seperti PDAM atau PD Pasar Surya.

Meski begitu, belum ada jaminan bahwa pengelolaan KBS oleh pemkot akan membuat kebun binatang lebih baik. Lebih-lebih jika warna politik begitu dominan memasuki sangkar-sangkar satwa. Bisa-bisa banteng di KBS kulitnya berganti merah, unta diberi baju kuning, atau jalak bali berparuh biru.

Atau ada juga ketakutan KBS hanya jadi sapi perahan. Kekhawatiran itu bisa dimaklumi. KBS termasuk ladang duit. Setiap sudut bisa dikaryakan untuk meraup pundi-pundi rupiah, termasuk dari duit (maaf) pup dan pipis. Bayangkan saat-saat insidental (seperti libur Lebaran dan tahun baru), jumlah toilet di KBS bisa mencapai 21 titik. Padahal, saya hitung kasar, di luar peak season, toilet di KBS dalam sehari bisa menghasilkan sekitar Rp 500 ribu.

Kekhawatiran itu tidak hanya terjadi dalam bayangan saya. Seorang anggota Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) pun berpikir demikian. Melalui pesan singkat, dia mengatakan, tidak ada satu pun kebun binatang di Indonesia yang dikelola pelat merah masuk kategori bagus. Kalau yang ditakutkan seperti alasan di atas, apa tidak satwa lagi yang jadi korban? Lagi-lagi, yang tahu jawabnya mungkin si Tarzan Kota.

By the way, kenapa Tarzan-nya harus kota? Lha iya, kalau Tarzan-nya masih ndeso dari gunung, bisa-bisa dia malah hanya bergelantungan dari satu billboard ke billboard yang lain. Pasti, Tarzan ndeso itu malah bikin problem baru. Kalau ada yang tanya, KBS lebih tepat dikelola siapa, jawabannya barangkali hanya, ”Tanyalah pada Tarzan yang bergelantungan!” (*)

* Wartawan Jawa Pos, emailnya_gunawan@yahoo.com